Manado, indosiber.com- Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut 2022 serta Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan rapat paripurna oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (18/7/2023).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay, James A Kojongian serta dihadiri Gubernur Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw serta pejabat Pemprov.
Ketua DPRD Fransiscus A Silangen mengatakan, setelah mengikuti dengan seksama atas penyampaian laporan dari Badan Anggaran (Banggar) yang berisi proses pembahasan dan pendapat Fraksi-fraksi serta hasil pembicaraan Banggar bersama Tim TAPD Pemprov Sulut.
“Maka kami sebagai pimpinan rapat dapat menyimpulkan bahwa kelima fraksi telah memberikan pendapatnya menerima tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2022, beserta dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” kata Silangen.
Karena telah disetujui, DPRD langsung menetapkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut 2022 menjadi Perda.
Sebelumnya Banggar menyampaikan beberapa catatan penting dari hasil pembahasan dengan TAPD, yang dibacakan oleh Vonny Paat.
Di sisi lain, Ketua DPRD juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, terkait kembali bangkitnya pariwisata di Sulut.
Politisi PDI-P mengatakan, setelah lebih dari dua tahun merasakan dampak dari pandemi Covid-19 yang melumpuhkan berbagai sektor termasuk di antaranya sektor pariwisata, pada beberapa waktu yang lalu sebanyak 189 turis Tiongkok kembali mengunjungi Sulut memalui kerja sama dengan maskapai China Southern Airlines, yang telah membuka penerbangan langsung ke Manado.
“Ini adalah penanda kebangkitan pariwisata Sulawesi umUtara, di mana wisatawan mancanegera asal negari Tirai Bambu selalu mendominasi angka kunjungan di Sulawesi Utara sebelum pandemi melanda. Ini merupakan salah satu komitmen pemimpin daerah kita dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19,” ungkap Silangen.
Sementara Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengakui secara ekplisit pelaksanaan Anggaran APBD Provinsi Sulawesi Utara T.A. 2022 telah dilaksanakan secara baik, akuntabel, transparan, serta sesuai kaidahkaidah atau regulasi penggunaannya, demi mencapai output dan outcome yang bernilai guna, bagi pembangunan dan kemajuan daerah ini.
Hari ini, sebagai lanjutan untuk menuntaskan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022, kita bersama-sama melaksanakan pengambilan keputusan tentang Ranperda yang telah melalui proses pembahasan diantara Pihak Legislatif dan juga Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu, saya memberikan apresiasi kepada Anggota DPRD Provinsi Sulawesi utara, yang telah bersinergi, berkolaborasi, dan berkomitmen untuk saling mendukung di dalam menyelesaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2022 ini,” papar Olly.
Gubernur juga mengaku yakin dan percaya, seluruh data yang telah dianalisa dan dikaji bersama, serta berbagai penjelasan argumentatif yang telah disampaikan pada setiap rangkaian pembahasan, mampu melahirkan keputusan paripurna yang pada muaranya merampungkan dan menetapkan ranperda ini menjadi peraturan daerah.
“Besar harapan saya, keterkaitan dan rutinitas dalam penyusunan, penyelenggaraan, bahkan pertanggungjawaban APBD yang selama ini kita laksanakan dari waktu ke waktu, dapat terus dilaksanakan secara profesional dan proporsional,” tutur Olly.
“Sekaligus dapat meningkatkan dedikasi dan komitmen kita semua, untuk terus melaksanakan, mengawal, dan menjaga penggunaan APBD secara berkesinambungan, berskala prioritas, objektif, serta akuntabel, demi mensukseskan program dan kebijakan strategis yang telah disepakati, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah Sulawesi Utara,” jelas Gubernur. (Adv)
