Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 di Aula Gedung Keuangan Negara, Jalan Bethesda Manado, Rabu (13/12/2023).
Menurut Wagub Kandouw Pemerintah Pusat tidak, tidak boleh “lepas tangan” terkait gaji P3K.
“Tentang PPPK, Janji Pemerintah Pusat tidak sebanding dengan realita,” kata Wagub Kandouw.
Ia menjelaskan, Pemprov Sulut melakukan perekrutan P3K karena Pemerintah Pusat menjanjikan bakal membayar Gaji P3K.
“Kita rekrut-rekrut PPPK, karena PPPK ini mau dibayar, ternyata cuman 40 persen. Bayangkan, inikan jadi gempa bumi dalam anggaran kita ini. Kalau kita tidak rekrut yang jadi sumpah serapah Pemerintah Daerah. Tapi setelah direkrut, ternyata nombok. Ibu Ratih tolong sampaikan,” ungkap Kandouw.
Oleh sebab itu, Wagub Kandouw berharap agar hal tersebut dapat menjadi perhatian Pemerintah Pusat.
“Apa yang direkrut, kan sama-sama dengan Pemerintah Pusat, dengan MenPAN untuk merekrut PPPK ini. Semua ke kita, ini rasa-rasanya dosanya mau dibagi ke Pemkab/Pemkot dan Provinsi untuk gaji-gaji PPPK, itu yang jadi ganjalan,” tandasnya.
“Dan juga kita tahu persis 15 Kabupaten/Kota di Sulut PAD-nya juga masih jauh dari harapan untuk dikategorikan fiskal bebas, kemandirian fiskal. Mungkin hanya Manado dan provinsi, yang lain tidak ada. Belum sampai,” tambahnya.
Selain itu, tambah lagi seperti yang disampaikan Kakanwil DJPb Sulut, dana bagi hasil akan turun tahun depan.
“Kata orang Manado lome hati saya yang mendengarnya, dana bagi hasil turun,” ungkap Wagub Kandouw.
Meski begitu, lanjut Wagub Kandouw, Pemprov Sulut tetap akan memberikan yang terbaik.
“Di luar itu, tetap menjadi tekad kita semua untuk memberikan yang terbaik bangsa dan negara kita,” pungkasnya.
Nampak hadir Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulut, Ratih Hapsari, Kepala Perwakilan BPK Sulut, Dr. Arief Fadillah dan pejabat teras Pemprov Sulut. (Adve/Diskominfo Sulut)
